Alih Fungsi KPHP Minas Tahura Dapat Lampu Hijau Kementerian LHK Benarkah..?

Pekanbaru, Alih fungsi Kawasan Pengembangan Hutan Produksi (KPHP) Model Minas Tahura tanpa izin, terindikasi dapat “lampu hijau” dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, pasalnya kawasan lindung Tahura SS. Hasyim seluas 6.170 ha, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI pada tahun 1999 silam, yang tersisa saat ini sekitar 5.500 ha, berubah menjadi perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sejumlah oknum pengusaha, dan oknum mantan PNS yang nama-namanya telah dipublikasikan media ini pada edisi sebelumnya. Namun, pihak Kementerian LHK hingga saat ini belum bereaksi terhadap oknum penggarap KPHP Model Minas Tahura tersebut, ujar Rizal aktifis GPKDR (Gerakan Penyelamat Kekayaan Daerah Riau) pada awak media ini Senin (6/03/2017).

Menurut Rizal dengan gencarnya pemberitaan di media soal alihfungsi KPHP Model Minas Tahura merupakan pintu masuk pihak Kementerian LHK untuk melakukan pemantauan, dan mengevaluasi terkait alihfungsi KPHP Minas Tahura tanpa izin Kementerian LHK tersebut. Dalam catatan GPKDR ada plang berlogo lembaga Penegak Hukum yaitu Kejaksaan Agung, KPK, Mabes Polri dan Logo TNI dipajangkan dibeberapa titik dalam kawasan KPHP tersebut, apakah karena logo tersebut sehingga Kementerian LHK mikir-mikir, dan membiarkan KPHP Model Minas Tahura tersebut diluluhlantakkan para pengusaha yang melakukan alihfungsi KPHP Minas Tahura itu ujar Rizal.

Terkait pemasangan plang ber lambang logo TNI Batalyon Intelijen Kostrad dan Polisi Militer dalam kawasan KPHP telah diklarifikasi Komandan Batalyon Intelijen Letkol Inf, Deni pada awak media ini, bahwa kesatuannya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun, pemasangan logo Batalyon Intelijen Kostrad di lokasi KPHP Model Minas, untuk mengklarifikasi terkait pemasangan Logo Batalyon Intelijen Kostrad Deni telah menugaskan personil Batalyon Intelijen Kostrad Mayor Inf Eko, A.Silaban dan Ali Solihin ke lokasi KPHP Minas Tahura. Ucapan serupa juga disampaikan Pasi Lidkrim Denpom Pekanbaru Kapten CPM Hariadi bahwa kesatuannya tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk memasang Logo Polisi Militer di kawasan KPHP tersebut, “Logo Berlambang Polisi Militer” sudah dicabut oleh anggota Denpom ujar Hariadi belum lama ini. seraya mengatakan kecuali Primer Koperasi Denpom yang bermitra dengan pihak lain tapi menggunakan plang koperasi sambung Hariadi. Secara terpisah Bobi putranya Jamaluddin mantan PNS dikonfirmasi melalui hubungan seluler Sabtu pekan lalu membantah pernyataan yang disampaikan Ketua Yaspani Yustisia Harianto bahwa Jamaluddin memiliki luas kebun sawit 200 ha dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura “luas kebun sawit yang dimiliki orang tua saya Jamaluddin” hanya 20 ha, termasuk saya punya didalamnya 10 ha, pernyataan ketua Yaspani Yustisia yang dilansir media ini tidak benar, “mengada-ngada” Bobi disinggung keberadaan kebun sawitnya itu dalam KPHP Minas Tahura juga dibantah menurut Bobi bahwa lahan kebun sawit tersebut tidak dalam kawasan KPHP Model Minas Tahura lahan tersebut diperoleh orang tuanya pada tahun 1998 dan memiliki legalitas berupa SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan Kepala Desa. Ketua Yaspani mau lebih jelas luas lahan yang dimiliki orang tua saya, Jamaluddin “silahkan buktikan yang mana kebun sawit orang tua saya yang 200 ha itu” tantang Bobi. Keterangan yang dihimpun awak media ini, dari sejumlah warga disekitar KPHP Minas Tahura menyebutkan bahwa kebun sawit yang dimiliki sejumlah oknum pengusaha dan oknum mantan PNS masuk dalam KPHP Model Minas Tahura dilakukan secara non prosedural, semestinya ada tindakan pihak Kementerian LHK, atau sebaliknya dilegalkan agar ada kontribusi terhadap daerah, yang selama ini sawit yang dipanen dari lokasi KPHP tersebut kontribusi terhadap daerah boleh dibilang “0”, sementara kawasan lindung Tahura SS. Hasyim “botak” dikuasai para “petani berdasi” yang berasal dari Medan dan Pekanbaru beber warga Kota Garo pada awak media ini. (s.purba)