Pembangunan Rumah Layak Huni di Pulau Rupat Harus Ditingkatkan

Bengkalis-Sabdarepublik.com - Kalangan masyarakat dan anggota DPRD Bengkalis asal Pulau Rupat berharap Pemkab Bengkalis meningkatkan jumlah pembangunan rumah layak huni (RLH) untuk komunitas adat tertinggal (KAT).

Pasalnya dari 60 usulan pembangunan rumah layak huni untuk komunitas adat tertinggal di Rupat tahun 2015 ini, hanya terakomodir 12 unit lewat APBD Bengkalis tahun 2015.

Kepala Desa Pangkalan Nyirih Hasan Basri ST, Minggu (25/1/2015) mengatakan bahwa pembangunan rumah layak huni dari yang diusulkan kepada Pemkab Bengkalis sebanyak 60 unit hanya masuk dalam APBD tahun ini sebanyak 12 unit.

Usulan 60 unit tersebut berdasarkan kepada kondisi dan realita yang ada, karena masih banyak warga komunitas adat tertinggal yang memiliki tempat tinggal sangat tidak layak huni beserta keluarga mereka.

“Seharusnya dari usulan yang kita sampaikan tersebut setengahnya dapat diakomodir, karena usulan rumah layak huni itu terkait erat dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selama ini program Pemkab Bengkalis dalam pemberdayaan komunitas adat tertinggal cukup bagus, tapi harus ditingkatkan, seperti pembangunan rumah layak huni dan program pengentasan kemiskinan,”saran Hasan Basri.

Disisi lain anggota DPRD Bengkalis asal Rupat, Nurazmi Hasyim ST juga mengaku sedikit kecewa karena sedikitnya rumah layak huni untuk warga komunitas adat tertinggal di Rupat yang diakomodir.

Kedepan ia berharap Pemkab Bengkalis lebih meningkatkan jumlah bantuan rumah layak huni kepada kominitas adat tertinggal di Pulau Rupat karena mayoritas komunitas suku asli tersebut masih hidup dibawah garis kemiskinan.

“Harapan kita rumah layak huni khusus warga komunitas adat tertinggal lebih ditingkatkan seiring dengan upaya pemberdayaan ekonomi mereka yang selama ini jauh dari kemapanan. Selaku anggota DPRD dari Rupat, kita tetap komit memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak masyarakat, khususnya untuk mendapatkan rumah layak huni yang sesuai standar,”papar Nurazmi.

Politisi Partai Demokrat ini juga menyinggung selain rumah layak huni khusus komunitas adat tertinggal pemerintah program juga lebih menyentuh kepada pengentasan kemiskinan dengan memberikan prioritas yang lebih. Hal itu dikarenakan warga komunitas adat tertinggal selama ini taraf penghidupan mereka kurang mampu, hanya bertahan hidup dari pekerjaan mencari kayu bakau atau menjaring ikan dilaut.

“Pemberdayaan komunitas adat tertinggal di Pulau Rupat selain pembangunan rumah layak huni juga menyentuh semua aspek, seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Komunitas adat tertinggal di Pulau Rupat tersebar hampir disemua desa, dan mereka belum tersentuh secara maksimal untuk mengangkat taraf hidup kearah yang lebih baik, disinilah kita menuntut peran nyata pemerintah daerah,”tukas Nurazmi. (rr)