Pemerintah Daerah Keluhkan Kebijakan Pusat Tidak Mampu Kendalikan Harga Pasar Yang Membingungkan

PEKANBARU- Sabdarepublik.com- Pemerintah Daerah (Pemda) keluhkan kebijakkan pusat yang tidak mampu mengendalikan harga pasar. Sebab dalam beberapa bulan, pusat telah menaik-turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), hingga menyebabkan harga dipasaran membingungkan.

Ketua Komisi B DPRD Riau, Marwan Yohanis menilai pemerintah pusat telah gagal mengontrol dan menjaga stabilitas harga barang di pasaran. Sebab banyak marah kepada pedagang yang menaikkan harga, padahal kenaikkan BBM hanya berkisar Rp 200,-.

"Sebenarnya tujuan dari kebijakkan pusat baik. Meski demikian, seharusnya pusat harus mampu menjaga dan mempertahankan stabilitas pasar. Supaya harga dipasaran tidak selalu berubah -ubah. Sebab sekarang masyarakat butuh penyesuain lagi dengan harga BBM sekarang," beber Marwan kepada wartawan,Rabu (4/3/2015) diruang kerjanya.

Dewan juga mengkhawatirkan terkait dampak negatif terhadap kegiatan pembangunan pemerintah yang sudah dianggarkan di APBD. Otomatis dengan kenaikkan BBM, maka harga material bangunan pasti akan menyesuaikan. Jadi bagaimanapun, pejabat pengambil kebijakkan anggaran harus juga bisa menyesuaikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan harga sekarang.

Seharusnya pemerintah harus bijak, mengkaji ulang untuk menetapkan dan mengawasi barang-barang yang harga bisa dilepas serta barang mana saja dapat ditentukan mekanisme pasar.

"Apalagi, barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus ada regulasi yang mengamankan. Jika tidak, maka pedagang akan menaikkan harga sesuai dengan keinginan, sementara masyarakat menangis, karena tidak mampu membeli kebutuhan hidup sehari-hari," ujar Marwan.

Marwan juga menyinggung kenaikkan harga gas elpiji 12 kilogram sebesar Rp 5000. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah dalam hal ini pemprov Riau untuk membicarakan dengan pemerintah pusat secara bersama-sama.

Menurut Ketua DPD Gerindra Riau ini, jika harga gas dan BBM terus mengalami perubahan, kadang mengalami kenaikan dan kadang mengalami penurunan, maka hal ini jelas akan berpengaruh terhadap berbagai barang kebutuhan lain.

"Pemprov harus segera mendudukkan harga BBM dan elpiji dengan pusat. Supaya harga didaerah tidak gonjang-ganjing. Sebab setiap kabupaten/kota pasti harga penjualan tidak sama. Namun dengan pembicaraan itu, maka kestabilitasan ekonomi itu bisa terjaga dan dapat disesuaikan disetiap kabupaten/kota," jelas Marwan. (ra)