Bengkalis Darurat Narkoba, Dewan Desak Seluruh PNS Tes Urine

BENGKALIS -Sabdarepublik.com - Pernyataan mantan Kapolres Bengkalis AKBP Andry Wibowo beberapa waktu lalu bahwa Kabupaten Bengkalis sudah masuk kategori darurat narkoba, perlu disikapi serius oleh instansi terkait.

Sebab, saat ini penyalagunaan narkoba sudah merambah hampir semua kalangan.
          
Kasus teranyar dengan ditangkapnya AR, oknum pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkalis.

AR yang ditugaskan  menjaga rumah dinas Wakil Bupati H Suayatno yang notabene Ketua Badan Narkotika Kabupaten Bengkalis, itu diciduk saat bertransaksi, Rabu (4/3) malam lalu, di Jalan Kelapa Sari, Desa Pedekik, Kecamatan Bengkalis.

Dari tangan AR polisi mengamankan barang bukti satu paket sabu senilai Rp 300.000.

AR bukanlah orang pertama dalam kasus sabu. Beberapa waktu lalu polisi juga pernah menciduk seorang oknum Satpol PP penjaga rumah dinas Wabup.

Jika dirunut ke belakang, AR bukanlah satu-satunya PNS yang berurusan dengan aparat penegak hukum karena tersandung kasus sabu. Tetapi sudah belasan PNS dan oknum aparat lainnya tersandung kasus yang sama.

Diciduknya AR menambah panjang daftar PNS Kabupaten Bengkalis yang tersandung barang haram bernama sabu.
Agar daftar tersebut tak semakin panjang, instansi berwenang harus lebih gencar melakukan langkah pencegahan.

Salah satu langkah yang ditawarkan anggota DPRD Bengkalis, Irmi Syakip, supaya semua PNS di tes urine.

“Bengkalis benar-benar darurat narkoba. Harus ada langkah konkrit dari pemerintah agar narkoba tidak semakin merajalela di masyarakat kita,” ujar Irmi.

Irmi Syakip yang akrap disapa Ikip ini mendesak kepala daerah menindak tegas PNS yang positif menggunakan narkoba. Sebab, memberantas peredaran narkoba tidak cukup dengan seminar atau sosialisasi saja, tetapi harus dengan tindakan tegas.

“Khusus untuk kalangan PNS ada baiknya kembali dilakukan tes urine, jangan sampai ada satu orangpun yang tertinggal mulai dari staf hingga ke pejabat eselon. Tidak hanya tes urine tapi juga sanksi tegas kepada PNS yang tertangkap dan terbukti menjadi bagian dari narkoba, entah itu sebagai penikmat apalagi bandar,” ujarnya.

Bisa dibayangkan kata Ikip, jika PNS yang sehari-hari bertugas menjaga rumah dinas Wakil Bupati saja berani jual sabu, bisa jadi yang diluar sana lebih gawat dari itu.

“Untuk memutus mata rantai jaringan narkoba ini memang tidak mudah, tapi jika kita semua bersinergi dan memiliki komitmen yang sama, bukan tidak mungkin usaha kita berhasil,” jelas Ikip lagi.

Terkait dengan anggaran, Ikip menganggap bukan menjadi persoalan. Dengan dana APBD Bengkalis yang besar sangat memungkinkan untuk hal-hal yan berkaitan dengan pemberantasan narkoba.

“Yang penting adalah komitmen. Jika kita berpuas diri atau acuh dengan kondisi yang ada saat ini, ya kita tanggung bersama dampak dari sikap kita itu,” sebutnya.(rr)