Yusfar Isyaratkan Alihkan Dukungan IPP ke Ide ?

Pasca gagal mendapat dukungan partai Gerindra untuk maju sebagai Bakal Calon Walikota Pekanbaru, Yusfar, mengisyaratkan dukungan Ikatan Pemuda Pekanbaru (IPP) yang dipimpinnya ke balon salah satu calon Walikota Pekanbaru, Apakah kepada Destrayani Bibra alias Ide ?

Hal ini terungkap saat Yusfar dengan tim Sahabat Bang Yusfar (SBY) menggelar jumpa pers di Posko Rumah SBY Jalan Tanjung Uban Pekanbaru, Ahad (25/9/2016). Diungkapkan Yusfar pengalihan dukungan ini akan diumumkan nanti setelah verifikasi paslon dari KPU.

"Kita akan umumkan nanti setelah verifikasi KPU. Tapi pada prinsipnya kita akan berikan dukungan penuh pada putra asli Pekanbaru yang akan membangun Pekanbaru sesuai dengan keinginn dan keperluan masyarakat Pekanbaru," ungkapnya tegas.

Dalam kesempatani tu Yusfar menjelaskan bahwa dirinya belum diberikan kesempatan untukmenjadi calon walikota karena tidak mendapatkan dukungan partai. Meskipun sudah berusaha untuk mewujudkan keinginan dan harapan simpatisan dan pendukungnya, terutama anggota dan keluarga besar IPP yang saat ini berjumlah sekitar 78.000 an.

Yusfar selaku ketua IPP Pekanbaru menyatakan bahwa akan mendukung calon yang mempunyai visi dan misi yang sama dan sejalan dengan mereka, yang jelas orang yang tahu dan mengerti dengan masyarakat kota Pekanbaru.

"Kita belum mau ungkapkan nama yang kita dukung siapa diantar tiga calon tersebut, yang jelas kami mendukung yang akan membangun kota Pekanbaru menjadi lebih baik lagi," tambahnya.

IPP menurut Yusfar akan fokus pada paslon yang lolos verifikasi dan komit pada tujuan menjadikan Pekanbaru kota Bertuah yang sebenarnya.

"Kita akan berikan dukungan penuh moril dan materil bahkan Posko ini juga akan jadi posko pemenangan calon yang kita dukung itu nanti," tambahnya. (Tim)

Al Azmi : Amril Bukanlah Milik Keluarga

Amril Mukminin, Sabtu (6/2/2016) mengadakan syukuran di kediaman pribadinya di Desa Muara Basung, Kecamatan Pinggir. Helat itu ditajanya sebagai ungkapan rasa syukur atas ditetapkan dirinya sebagai Bupati Bengkalis terpilih periode 2016-2021 hasil Pilkada serentak pada 9 Desember 2015 lalu.

Selain pasangannya Wakil Bupati Bengkalis terpilih H Muhammad, hadir dalam kegiatan yang dihadiri ribuan masyarakat se-Kabupaten Bengkalis itu, diantaranya Penjabat Bupati Bengkalis H Ahmad Syah Harrofie, Sekretaris Daerah H Buhanuddin dan sejumlah anggota DPRD Bengkalis.

Pada kesempatan itu, mewakili keluarga besarnya Al Azmi mengingatkan bahwa saat ini Amril bukan hanya milik keluarga maupun tim sukses dan relawan. Tapi sudah menjadi milik seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis.

Karena itu adik kandung Amril tersebut mengingatkan agar keluarga besarnya, tim sukses dan relawan dapat mendukung sepenuhny. Menjadi tauladan bagi masyarakat yang lain. Misalnya tidak meminta jabatan ataupun proyek kepada Amril Mukminin.

Di bagian lain Kepala Desa Muara Basung in juga mengingatkan agar dalam memilih pejabat yang akan membantunya Amril menempatkan orang-orang sesuai dengan keahliannya. Betul-betul orang yang profesional.

"Meskipun dalam mengangkat dan menempatkan seorang pejabat di Pemerintah Kabupaten Bengkalis merupakan hak preogratif bupati, namun kami berharap pejabat yang diangkat dan ditempatkan tersebut nantinya benar-benar yang profesional. Sesuai kemampuan yang dimiliki serta betul-betul dapat membantu Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Bukan karena faktor yang lainnya," tegas Al Azmi

Tangkal Karhutla, Polda Riau Bangun Blocking Kanal

Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, dijadikan desa pilot project pembuatan blocking canal (sekat kanal) oleh pihak Polda Riau. Langkah ini sebagai antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, daerah percontohan daerah lain di Kabupaten Bengkalis.

Area yang menjadi pilot project merupakan lahan gambut yang berada di Jalan Wonosari Tengah Dusun Tanjung Sari di sepuluh titik. Pembuatan kanal blocking mulai dilakukan pada Jumat (5/2/2016) diikuti oleh Kapolres Bengkalis, AKBP Aloysius Supriyadi, Kasat Binmas, AKP Anindhita Rizal, Kepala Desa Wonosari, Suswanto, anggota Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), Linmas dan aparat desa, serta beberapa masyarakat setempat dan dibantu beberapa karyawan dari PT. Meskom Agro Sarimas.

Kehadiraan Bhabinkamtibmas untuk mempelajari cara pembangunan kanal blocking agar bisa diterapkan di wilayah tugas mereka. Bhabinkamtibmas yang diikutsertakan adalah perwakilan dari 8 kecamatan, se-Kabupaten Bengkalis

Kepala Polres Bengkalis, AKBP Aloysius Supriyadi mengatakan penetapan desa Wonosari sebagai daerah percontohan (pilot project) pembuatan bloking kanal, untuk mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan. Mengingat, selama ini Desa Wonosari merupakan salah satu daerah langganan kebakaran lahan. "Dengan adanya kanal bloking ini diharapkan bisa memberi kelembaban lingkungan tanah agar tidak kering sehingga mencegah terjadinya kebakaran.

Meskipun terjadi kebakaran, adanya kanal blocking ini dapat membantu pihak Pemadam Kebakaran (Damkar) dalam memenuhi kebutuhan pasokan air sehingga api dapat segera dipadamkan," jelasnya.

Kapolres menghimbau warga untuk bersama-sama membersihkan lingkungan kanal blocking agar aliran air dapat berjalan lancar. Selain itu masyarakat juga disarankan agar tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan dan hal-hal lain yang dapat menyebabkan kebakaran.

Sementara itu, Penjabat Bupati Bengkalis, Ahmad Syah Harrofie, menyambut baik atas penunjukan Desa Wonosari sebagai pilot project blocking canal. Tentunya sebagai daerah percontohan, menjadi sebuah tantangan bagi masyarakat dan segenap aparatur pemerintahan untuk bersama-sama mengambil langkah-langkah dini mencegah karlahut di Negeri Junjungan ini.

Pembuatan bloking kanal pada saat ini yakni musim hujan dinilai sangat tepat. Ketika memasuki musim kemarau atau panas, air di kanal tidak terbuang begitu saja, sehingga permukaan tanah gambut tetap lembab. “Hendaknya, langkah pihak kepolisian ini diikuti oleh masyarakat. Sebab langkah ini sebenarnya sudah diterapkan oleh orang-orang terdahulu, hanya saja saat ini mulai diabaikan,” ungkap Ongah Ahmad (adis)

3 Kandidat Ketua DPD PDI-P Riau Akan Diumumkan Dalam Konferda PDI-Perjuangan di Batam

Pekanbaru- Sabdarepublik.com-- Dari sembilan calon yang ikut seleksi di DPP, tiga kandidat Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau sudah ditangan DPP. Ketiganya akan diumumkan dalam Konferda PDI-Perjuangan Riau yang akan dilaksanakan di Hotel Harmoni One, Kepulauan Batam bersamaan dengan Konferda PDI-Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau.

 Kalau tidak ada halangan, Ketum DPP PDI-Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan hadir dalam Konferda. "Kalau tidak ada halangan, bu Mega dijadwalkan hadir dalam Konferda di Batam," kata Suryadi Khusaini.

Ketua DPD PDI-Perjuangan Riau ini menegaskan ke sembilan nama bakal calon Ketua DPD yang masuk ke DPP adalah: 1. Suryadi Khusaini. 2. Zukri Misran. 3. Rusli Achmad. 4. Kordias Pasaribu. 5.Makmun Solikhin. 6. Almainis. 7. Manahara Manurung. 8. Hotman Manurung. 9. Fakhruddin S.

Dari sembilan nama ini, menurut Suryadi yang paling banyak mendapat dukungan adalah dirinya, yakni 102 PAC dan 12 DPC PDI-Perjuangan se- Riau. Sedangkan Zukri Misran berada di urutan kedua dengan perolehan dukungan 57 PAC plus sejumlah DPC. Sementara Kordias Pasaribu meraih dukungan 45 PAC dan beberapa DPC. Urutan keempat dan kelima diraih oleh Rusli Achmad dan Makmun Solikhin dengan perolehan dukungan masing-masing 42 PAC dan 28 PAC. Sedangkan yang lainnya masing-masing memperoleh dukungan PAC dibawah angka sepuluh.

Dari sembilan bakal calon ini kata Suryadi, tiga diantaranya sudah ada ditangan DPP yang dalam Konferda nanti akan diumumkan untuk selanjutnya dilakukan musyawarah. "Jadi dalam Konferda nanti tidak ada pemilihan. Ketiga calon ini diberikan waktu musyawarah untuk memutuskan siapa yang menjadi Ketua," jelas Suryadi. Kalau perundingan dead lock, maka selanjutnya akan diserahkan ke seluruh DPC untuk memilih. Dan kalau di tahap ini masih juga belum putus, maka DPP akan mengambil alih dan menentukan siapa yang menjadi Ketua.

Menurut Suryadi, berdasarkan banyaknya dukungan untuk dirinya, kalau di voting, dia dipastikan menang. Tapi, paradigma pemilihan Ketua DPD PDI-Perjuangan kali ini sudah berbeda dengan sebelumnya, yakni lewat pemilihan "one man one vote" dari masing-masing DPC. "Kita tidak lagi menggunakan demokrasi capitalis, tapi berdasarkan musyawarah sesuai sila keempat Pancasila," ujar Suryadi Khusaini yang sudah tiga periode menjabat Ketua DPD PDI-Perjuangan Provinsi Riau.

Ketika ditanya, apakah dirinya masih berambisi menjadi Ketua? "Ini bukan soal ambisi atau tidak. Kalau Ketua Umum yang menunjuk saya, sebagai kader saya tentu akan menerima dan siap menjalankan amanah," kata Suryadi.

Selain Suryadi, masih ada kandidat lain yang berpeluang besar menjadi Ketua DPD PDIP Riau, yakni Rusli Achmad dan Kordias Pasaribu. Dua tokoh muda dan enerjik ini disebut-sebut masuk dalam tiga besar yang telah dikantongi DPP.

Namun, nama Zukri Misran tidak bisa dipandang remeh. Selain masih muda, Zukri juga dipandang memiliki kapabiltas dan integritas mumpuni.( juntak)

Tengku Nazlah,Dukungan Penuh Maju Pilkada Meranti

PEKANBARU-Sabdarepublik.com - Munculnya beberapa nama tokoh perempuan yang akan ikut bersaing di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memperebutkan kursi" singgasana"  Bupati Kabupaten Meranti, membuat peta politik di negeri penghasil Sagu berubah dratis. Apalagi penilaian banyak kalangan, perempuan kini sudah saatnya unjuk kemampuan untuk membuktikan kalau mereka layak jadi pemimpin.

Di Kabupaten Kepulauan Meranti, setidaknya ada dua tokoh perempuan yang menyatakan ikut dalam pertarungan memperebutkan kursi bupati. Ada Hj Jahlelawaty yang merupakan tokoh pejuang pembentukan Kabupaten Meranti. Kemudian ada Hj Tengku Nazlah Qairaty, politisi handal yang kini berkiprah di parlemen Provinsi Riau.

Setidaknya, dengan munculnya dua tokoh perempuan ini akan mengubah ‘kiblat’ dukungan masyarakat nantinya. Tidak lagi terpaku pada sosok " inccumbent" semata, akan tetapi sudah ada pilihan lain yang akan jadi pertimbangan. 

“Saya sangat bangga dengan keberanian srikandi-srikandi Kabupaten Meranti untuk maju mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Ini sesuatu yang patut diapresiasikan.  Bagi saya, fenomena ini menunjukkan kalau kaum perempuan saat ini sudah setara. Beda dengan dulu, dimana kaum perempuan hanya dipandang sebelah mata,” ungkap salah seorang Tokoh Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj Nur Maharani, Selasa (10/3/2015).
 
Dikatakan Nur, dalam pandangan tradisional, wanita yang lembut tidak diidentikkan untuk menjadi seorang pemimpin sebuah organisasi. Namun sekarang ini, pola pikir seperti itu sudah ditinggalkan. Dimana sekarang wanita sudah muncul untuk maju di depan dan tidak berlindung di bawah kuasa laki-laki.

“Soal kemampuan, saya kira tidak kalah dengan laki-laki. Sekarang ini kesempatan untuk menjadi pemimpin itu sama. Jadi tergantung bagaimana masyarakat menilai sosok yang akan dipilih nantinya. Sebagai wanita tentu kita sangat mensupport kaum hawa ikut bersaing di Pilkada nanti ,” tukasnya.

Dari pengalaman dan pandangan politiknya, dua tokoh perempuan yang disebutkan diatas memiliki kemampuan untuk memimpin. Apalagi keduanya juga politisi yang kini berkecimpung di partai politik. Pun begitu, dia lebih yakin dengan kemampuan yang dimiliki Tengku Nazlah.

“Bagi saya,Tengku Nazlah seorang perempuan enerjik yang aktif berorganisasi sampai sekarang. Saya kenal beliau sejak sama-sama duduk di parlemen Kabupaten  Bengkalis dulu. Kalau kesempatan itu diberikan kepadanya, saya yakin dia akan bisa memajukan daerah ini menjadi lebih baik,” ungkap mantan anggota DPRD Bengkalis periode 1999 – 2004 ini.

Pendapat yang sama juga disampaikan Ketua Karang Taruna Kota Pekanbaru, Yati Hartati M,Si. Dirinya  sangat mendukung tokoh perempuan maju di Pilkada. “Selama ini kaum perempuan dianggap belum mampu untuk menjadi pemimpin. Dengan adanya pikiran-pikiran seperti itu, saya menyatakan tidak setuju. Saatnya kaum perempuan setara dengan pria. Yang penting dia bisa memenej dan memposisikan dirinya sebagai perempuan,” ucap Yati.

Soal apakah para tokoh perempuan ini memiliki kemampuan atau tidak, Yati berpendapat masyarakat pemilihannyalah yang lebih mengetahui. “Kalau dia berani mencalonkan diri, berarti dia sudah merasa mampu. Tinggal masyarakat untuk memberikan kepercayaan kepada mereka. Harapan saya, wanita-wanita yang ada di Provinsi Riau ini unjuk kemampuan dalam berkiprah di pentas politik,” pungkasnya.(ra)

Persiapan Pilkada, Bawaslu Riau Tinjau Kesiapan Bengkalis

BENGKALIS -Sabdarepublik.com – Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Banwaslu) Provinsi Riau Edy Syarifuddin dan dua anggotanya, Rusidi Rusdan  dan Fitri Herianti melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Bengkalis, Selasa (10/3) siang.

Kegiatan itu bertujuan untuk melihat langsung kesiapan Kabupaten Bengkalis melaksanakan pemilihan umum Bupati/Wakil Bupati pada akhir Desember 2015 mendatang.
          
Mereka diterima Bupati Bengkalis, diwakili Asisten I, H Amir Faisal, Ketua KPU Bengkalis, Deftri Akbar, serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Adihan dan Eddy Budianto.
          
Di hadapan Banwaslu Provinsi Riau, Asisten I Setda Bengkalis, Amir Faisal memaparkan, tentang kesiapan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam menghadapi pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati.

Salah satu bentuk  kesiapan yang diberikan, terkait penanggaran alokasi untuk mendukung kegiatan Banwaslu Kabupaten Bengkalis yang dianggarkan sekitar Rp 14 miliar.
          
Kemudian, dalam upaya menunjang kelembagaan Banwaslu Kabupaten Bengkalis, saat ini belum memiliki sekretariat atau kantor.

Pemkab Bengkalis juga akan memberikan dukungan penyediaan sekretariat, berikut tenaga sumber daya manusia (SDM) di sekretariat Banwaslu.

“Kendati anggota Banwaslu Kabupaten Bengkalis sudah ada, lanjutnya, namun mereka masih belum dilantik, maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis, juga akan mempersiapkan Sekretariat Panwaslu tersebut.

Untuk permintaan pegawai Sekretariat oleh Bawaslu dalam membantu Panwaslu Provinsi, ini nanti akan kita koordinasi dulu dengan pimpinan,” ungkap Amir Faisal.

Sementara itu, Ketua Banwaslu Provinsi Riau,  Edi Syarifuddin  mengatakan, kehadirannya ke negeri Junjungan ini juga untuk mengetahui perhatian pemerintah terhadap Sekretariat Panwaslu Kabupaten Bengkalis, sebagai tempat untuk bekerja jika telah dilantik nanti.

“Kehadrian kita ke Bengkalis ini adalah untuk mengetahui ketegasan anggaran dalam pelaksanaan Pemilu untuk Panwaslu Kabupaten yang telah ada, namun belum kita lantik,” ujar Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Sementara itu, Ketua KPU Bengkalis, Deftri Akbar mengatakan, untuk mensukseskan pelaksanaan pemilihan bupati/wakil bupati, pihak telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. ( rr)

Ratusan Perusahaan dan Ribuan Pengusaha Kena Sanksi, Jika Pansus Izin Lahan Disahkan

PEKANBARU-Sabdarepublik.com--  Akibat carut-marut sengketa lahan di Provinsi Riau, membuat DPRD Riau membentuk Panitia Khusus (Pansus) Monitoring perizinan lahan dan perkebunan. Sebab Pansus ini merupakan kunci dalam penyelesaian masalah itu.

Ketua DPRD Riau, Suparman menegaskan, jika Pansus sudah terbentuk, ribuan pengusaha dan ratusan perusahaan akan disanksi pidana. Pasalnya, hanya sebagian kecil perusahaan atau pengusaha yang mengolah alahan sesuai dengan izin pemerintah.

Monitoring izin lahan ini berlaku untuk usaha, perkebunan, hutan industri, pertambangan laut dan darat, serta jenis usaha lainnya. Jika Pansus berjalan diharapkan tidak adalagi terjadi konflik di Riau.

"Contoh perusahaan memiliki izin 1000 hektar, tapi dikelolanya 1500 hektar. Kasus seperti ini sangat banyak terjadi di Riau. Namun melalui tata kerja Pansus monitoring akan ketahuan. Bagi perusahaan dan pengusaha tidak jujur akan disanksi," kata Suparman kepada wartawan, Sabtu (28/2) kemarin.

Suparman menjelaskan, melalui Pansus monitoring izin lahan ini, seluruh kawasan perusahaan dan pengusaha akan diukur ulang melalui foto satelit atau foto udara. Semua tanah melayu akan dipetakan, sehingga dapat diketahui mana milik masyarakat, perusahaan dan pemerintah.

Pemetaan ini bisa dilihat secara langsung oleh masyarakat di internet. Jadi dapat diketahui, jumlah luas, masa izin berlaku terhadap semua perusahaan. Sehingga tidak akan terjadi lagi konflik, akibat isu tidak pasti dan di provokator oleh orang yang berkepentingan sehingga banyak berjatuhan korban jiwa di Bumi Lancang Kuning sejak dulu.

"Tujuan pemetaan ini yaitu untuk melindungi tanah masyarakat, investor dan tanah bumi melayu dari penyerobotan -penyerobotan oleh perusahaan maupun perorangan. Selain itu, seluruh lahan di Riau dapat dijaga bersama oleh seluruh masyarakat Riau," jelas Suparman.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau, pembentukkan Pansus monitoring izin lahan ini sedang berjalan. Minggu kemarin sudah disampaikan oleh anggota Pansus dalam rapat Paripurna dan minggu ini, penyampaian pandangan fraksi-fraksi dan dalam waktu dekat akan disahkan dewan.

Pansus ini sangat ditunggu tunggu sejak dulu. Karena melalui  cara pemetaan ini, pemerintah bisa menjaga tanahnya sendiri. Jika tidak, perusahaan akan terus merajalela menebang dan menanam usaha tanpa terkontrol. Sedangkan pemerintah sendiri tidak akan dapat menerima sumbangan pajak.

Berdasarkan hasil rapat unsur pimpinan yang melibatkan ketua dewan, Ketua fraksi dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) lain, semua sangat setuju dan mendukung Pansus ini segera dilaksanakan. Namun bagi ada anggota yang tidak mencoba mematahkan pembentukan Pansus, seperti yang terjadi pada rapat pertama yang banyak instruksi dari masing masing anggota dewan, maka rakyat sendiri yang akan menilai dewan tersebut.

"Memang ada instruksi saat penyampaian Pansus monitoring izin lahan kemarin dalam rapat Paripurna oleh anggota dewan. Tapi berdasakan kesepakatan unsur pimpinan baru- baru ini, semua mendukung pembentukan Pansus itu, maka diharapkan kepada anggota dewan lainnya juga ikut mendukung pimpinannya di lembaga legislatif ini," kata Novriwaldy. (ra)

Novriwaldy Jusman :Banyak Kantor Kosong Diharapkan Beberapa SOTK Baru Agar Memanfaatkan.

PEKANBARU-Sabdarepublik.com-- Beberapa Struktur Organisasi Tata laksana Kerja (SOTK) baru belum memiliki kantor khusus. Jika ingin kantor khusus, otomatis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus membangunkan gedung baru.

Namun karena anggaran belum ada di APBD 2015, maka Wakil Ketua DPRD Riau, Novriwaldy Jusman, meminta SOTK baru memanfaatkan kantor yang kosong dilingkungan Pemprov Riau.

"Kantor kita masih banyak yang kosong. Jadi numpang saja dulu dan nanti baru gedungnya dibangun baru. Seperti gedung kantor Gubernur  berlantai sembilan masih banyak yang kosong bagian atas dan begitu juga gedung Satker lain," kata Novriwaldy Jusman kepada wartawan, Sabtu (28/2) kemarin.

Sejumlah  Satker berdasarkan SOTK baru yang belum memiliki kantor diantaranya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Biro Administrasi Kemasyarakatan, Biro Organisasi Setdaprov Riau (pecahan dari Biro Hukum) dan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Sumber Daya Air (pecahan dari Dinas Pekerjaan Umum).

Dilain sisi, Novriwaldy menegaskan kepada Pemprov, untuk tidak perlu membangun kantor ataupun gedung baru karena adanya dinas badan baru dari SOTK baru. Pemerintah sekarang tinggal mengaturnya dan menggunakan gedung yang sudah ada, sehingga tidak terjadi pemborosoan anggaran.

Sebab jika akan dibangun gedung baru, maka Pemprov akan mengeluarkan uang ratusan miliar. Karena harus menyediakan baru, membangun, sedangkan nomenklatur di suatu Satker tidak begigu membutuhkan gedung besar atau luas.

"Memang sekarang tidak ada anggaran untuk pembangunan gedung baru. Namun sebaiknya gedung baru tidak usah dibangun dulu. Karena masih banyak kebutuhan pembangunan pedesaan yang diprioritaskan. Selain itu, SOTK baru juga tidak membutuhkan gedung khusus," ujar Novriwaldy. (ra)

Akhirnya,DPRD Riau Terima 20 Unit Mobil Dinas Baru

PEKANBARU-Sabdarepublik.com-- Setelah menunggu beberapa bulan, akhirnya, DPRD Provinsi Riau menerima 20 unit mobil dinas baru dari Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov) Riau. Sistem mobil ini adalah pinjam pakai selama masa jabatan menjadi anggota DPRD Riau periode 2014-2019.

Sementara , Sebanyak 41 anggota DPRD Riau lainnya, yang  bukan pimpinan alat kelengkapan dewan sudah mendapatkan mobil bekas mantan anggota dewan periode 2009-2014 yang kondisinya banyak rusak dan tidak layak pakai.

"Penerimaan mobil dinas sore ini akan kami jemput ke Pemprov Riau. Jumlahnya baru 20 unit. Dan bagi yang belum dapat akan menyusul nanti," kata Ketua DPRD Riau, Suparman, sambil menaiki mobil hendak menjemput Mobdin ke Pemprov Riau dari gedung DPRD Riau, Jumat (27/2) kemarin.

Dia tidak menampik, ketika ditanya awak media kendaraan berjenis New Nissan X-Trail terbaru yang tengah dinaikinya itu merupakan mobil dinas pinjam pakai dari Pemprov Riau.

Politisi Golkar itu menambahkan, 20 unit mobil dinas baru yang diterima diperuntukkan bagi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Komisi, sebanyak 10 orang,  Delapan Ketua Fraksi, dan  Ketua Badan Kehormatan serta Ketua Badan Pembentukan Perda DPRD Riau.

"Hari ini sudah kita terima dan mobil dinas itu untuk semua pimpinan  AKD DPRD Riau, dan ini gelombang pertama, nanti ada lagi gelombang berikutnya, karena semua anggota dewan harus dapat mobil dinas yang sama" terangnya.

Penerimaan Mobil dinas itu dibenarkan  salah seorang Pimpinan AKD, yakni Ketua BP2D Asri Ausar, yang mengaku sudah menerima kendaraan operasional atau mobil dinas pinjam pakai Pemprov itu.

"Ya, saya sudah terima, dan sudah saya pakai mobil dinas itu, namun sebagian kawan-kawan belum ngambilnya, tapi mobil dinas sudah tersedia, tinggal dijemput saja," ujarnya. (ra)

Suparman : Pemberntukan Pansus Evaluasi dan Monitoring Harus Digesa

PEKANBARU-Sabdarepublik.com-- Ketua DPRD Riau, Suparman mendukung pembentukkan Panita Khusus (Pansus) Evaluasi dan Monitoring Perizinan Kebun dan Lahan di Riau. Karena melalui Pansus ini dapat diselesaikan semua permasalahan yang terjadi dibidang perizinan akan diselesaikan.

Tujuan Pansus, yakni untuk memetakan semua lahan dan perkebunan di Riau. Pemetaan akan dilakukan melalui foto satelit, udara dan atau pengukuran secara manual. Sementara hasil pemetaan bisa dilihat oleh masyarakat umum di internet.

"Pansus ini sangat penting. Pansus ini juga merupakan kunci penyelesaian masalah konflik antar masyarakat dengan perusahaan dan negara dengan perusahaan. Sebab melalui pemetaan ini akan diketahui luas seluruh perusahaan yang memiliki izin atau tidak," kata Suparman, Jumat (27/2) kemarin.

Diakui, selama ini carut-marut tentang perizinan lahan, sehingga sudah terjadi konflik sengketa lahan hampir setiap hari di Riau. Melalui pemikiran ini, DPRD mencari terobosan bagaimana mengatasi semua permasalahan, menjaga kenyamanan investor dan membela rakyat dengan melindungi hak-hak lahan yang dimiliki.    

Target pemetaan perkebunan dan lahan dilaksakan dalam tahun ini. Tenaga tekhnik melalui Badan Pertanahan nasional (BPN) Riau akan didatangkan dari Jakarta. Tim tekhnik itu didatangkan setelah pengesahan Pansus monitoring perizinan perkebunan dan lahan, yang pembahasannya sekarang sedang berjalan.

"Nanti tidak akan ada lagi orang mengakui hak-nya tampa dasar yang jelas. Sebab di peta akan dapat dilihat, milik perusahaan, hutan negara dan lahan masyarakat akan tampak jelas. Jadi pemetaan ini harus disahkan serta dilaksanakan dengan segera di Riau," ujar Suparman. (ra)

DPRD Provinsi Riau Akan Kunjungi KPUD Rohul dan Kampar

PEKANBARU-Sabdarepublik.com-- Menjaga kondusif keamanan dan ketertiban Pemilihan Kepala Daerah ditahun 2015, Komisi A DPRD Provinsi Riau akan mengunjungi KPUD Kabupaten Rohul dan Kampar. Pasalnya dua daerah ini memiliki lima desa bersengketa ditapal batas kedua daerah.

Meski sudah ada keputusan Mahkamah Agung (MA) bahwa lima desa yakni Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Tanah datar, dan Intan Jaya masuk kedalam wilayah teritorial pemilihan di Kabupaten Kampar, namun bukan berarti peralihan wilayah tidak semudah yang dibayangkan.

"Menjelang Pilkada Rohul tahun 2015, kita akan turun mengunjungi kesiapan dua KPUD dan dua kepala daerah itu. Supaya pelaksanaan Pilkada nanti terakomodir dari hal hal tidak diinginkan, seperti bentrok atau konflik lainnya," kata Anggota komisi A DPRD Riau dari Fraksi PKB, Sugianto, Kamis (26/2) lalu.

Ketika turun, Sugianto harus menjelaskan secara pasti bberapa jumlah pemilih, wilayah pemilih dan kesiapan masyarakat untuk memilih di Pilkada nanti. Supaya hak politik masyarakat tidak ada yang hilang. Karena satu suara sangat berarti dalam menentukan nansib daerah lima tahun kedepan.

Dilima desa diperbatasan Rohul dan Kampar ada sekitar 6000 Daftar Pemilih tetap (DPT). Jika terabaikan, otomatis hak berpolik ribuan masaryakat ini akan hilang. Jumlah ini tidak sedikit, tapi sudah berskala besar, yang bisa mendudukan beberapa perwakilan di lembaga kursi legislator dan juga sebagai penentu kemenangan kepala daerah.

Kunjungan ini tidak saja dilakukan kepada KPUD Rohul dan Kampar, namun juga dilakukan ke 9 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak ditahun ini. Sementara ke empat daerah yang sudah direncakan dari tahun sebelumnya yaitu, Dumai, Meranti, bengkalis dan Inhu sudah dikunjungi. Namun lima daerah yang ditetapkan ikut Pilkada baru baru ini termasuk Rohul belum dikunjugi.

"Bulan depan, kita sudah mengagendakan akan turun ke Rohul, Kampar terkait penyelesaian lima desa tapal batas yang masing bersengketa. Selain itu, kita juga akan mengunjungi daerah yang akan melaksanakan Pilkada lain dibulan yang sama. Dengan harapan, Pilkada besok tidak terjadi kendala berat yang dapat menyebabkan konflik atau batal Pilkada," jelas Sugianto. (ra) 

Usulan Pembentukkan Pansus Evaluasi Perizinan Perkebunan Dipenuhi Hujan Interupsi

PEKANBARU-Sabdarepublik.com-- Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau tentang  penyampaian usulan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Evaluasi dan Monitoring Perizinan Kebun dan Lahan yang diusulkan oleh anggota Komisi A DPRD Riau banyakdisanggah oleh anggota dewan melalui interupsi. Sehingga rapat Paripurna menjadi hangat di gedung DPRD Riau Lancang Kuning itu, Kamis (25/2) lalu.

Sebagai inisiator penyampaian usulan Pansus tersebut yakni anggota Komisi A Suhardiman Amby. Sebetulnya Pansus evaluasi perkebunan perizian lahan ini merupakan target yang diprioritaskan oleh Komisi A dalam awal masa tugasnya menjadi anggota dewan periode 2014-2019, supaya dapat menertipkan tapal batas perkebunan dan lahan di Riau. Namun diprotes oleh teman dewan lain.

Salah seorang yang interupsi, yakni Ketua Komisi E, dari Fraksi Golkar Masnur. Dalam interupsinya menegaskan  pembuatan Pansus tersebut sah-sah saja, karena diatur dalam Tatib Dewan, dan  merupakan hak seorang anggota dewan, yang diistilahkan dengan hak inisiator. Namun hendaknya objek pansus tersebut harus lebih difokuskan.

Namun pada prinsipnya, dalam interupsi itu, sejumlah anggota dewan tidak menolak usulan pembentukan Pansus. Hanya  mereka ingin memberikan masukan dan saran yang diperlukan untuk kokohnya keberadaan Pansus itu.

"Pembuatan Pansus tidak haram, karena diperbolehkan Tatib kita, namun tugas Pansus harus lebih spesifik dan fokus," Kata Masnur.

Sedangkan dewan lain dari Anggota Komisi D,  Zukri menyatakan secara prinsip jika untuk kebaikan, maka tidak akan menolak Pansus yang diusulkan Komisi A. Meski demikian lanjutnya, dirinya mempertanyakan  komposisi keanggotaan Pansus tersebut yang tidak lazim.

"Struktur keanggotaan Pansus tidak lazim, karena Fraksi PDIP hanya mendapatkan jatah dua anggota, nah pembagian ini berdasarkan apa?," tanya Politisi PDIP itu.

Demikian juga disampaikan anggota dewan lainnya, Syafrudin Poti, yang menyebutkan, Pansus tersebut harus memiliki objek khusus, tentang perusahaan mana, perkebunan mana, pertambangan, atau pun lahan yang dipersoalkan. Jika tidak disebutkan  objeknya maka pengawasan sesuai tugas anggota dewan.

"Kalau seluruh monitoring itu pengawasan , karena ada yang riskan yang harus di selesaikan maka di bentuk pansus, tapi objeknya harus jelas," kata anggota dewan Dapil Rohul itu.

Sedangkan Anggota Komisi B DPRD Riau, Maamun Solihin dalam interupsi minta Pansus yang diajukan Suhardiman Amby tersebut cukup jelas, simple, dan tidak perlu bertele-tele. Maka dari itu, menurutnya tak perlu banyak dilakukan paripurna lagi kedepannya.

"Apa yang disalahkan lagi. Kan usulannya jelas dan sarannya pun jelas, jadi tidak perlu banyak diprotes. Jika kejadiannya seperti ini terus tidak usah lah, rapat Paripurna sering diadakan, cukup hal yang penting penting saja, seperti pelantikkan dan pengesahan APBD saja," kata Maamun Solihin, membela usulan Komisi A itu. (ra)

Pemilihan Ketua DPD PDI-Perjuangan Ditentukan 8 Maret

Pekanbaru- Sabdarepublik.com--Tanggal 8 Maret 2015, merupakan hari penentuan bagi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Provinsi Riau untuk memilih ketua baru. Pemilihan ketua DPD PDI-Perjuangan diselenggarakan melalui Konferensi Daerah (Konferda).

Sampai sekarang, bakal calon Ketua DPD PDI-Perjuangan Riau ada tujuh orang Kordias Pasaribu, Suryadi Khusaini, Almainis, Manahara Manurung, Zukri Misran, Ma'mun Solihin dan Rusli Ahmad.Namun calon yang bersaing nanti ada tiga orang.

"Penunjukkan tiga calon dari tujuh Balon ini dilakukan oleh DPP PDI-Perjuangan.

Penunjukkan dilakukan melalui proses seleksi ketat dan pengkajian mendalam oleh tim yang dibentuk Tim PDI-Perjuangan pusat," kata salah seorang kandidat Ketua DPD PDI-Perjuangan Riau, Kordias Pasaribu.

Dikatakan anggota DPRD Riau daerah pemilihan Kota Pekanbaru ini, tiga nama yang ditunjuk nantinya adalah orang yang dinilai baik dan bisa membawa PDI-Perjuangan lebih baik kedepan. Sementara tiga nama itu sampai sekarang belum diketahui oleh siapapun kecuali pengurus DPP dan Megawati.

Jika tiga nama itu sudah dikeluarkan DPP, maka dalam Konferda nama-nama inilah yang akan bermusyawarah menjadi Ketua. Jadi, tidak ada pemilihan-pemilihan, seperti fotting atau aklamasi, tetapi berdasarkan kesepakatan tiga calon tersebut untuk maju dan mundur.

"Sebenarnya Ketua DPD PDI-Perjuangan tidak dipilih oleh peserta anggota. Tapi dipilih oleh satu dari tiga calon ditetapkan DPP melalui musyawarah tiga calon itu sendiri. Namun musyawarahnya dilakukan di Konferda nanti," ujar Kordias.(ra)

Wow....65 Anggota DPRD Riau Lakukan Observasi Serentak

Pekanbaru- Sabdarepublik.com-- Sebanyak 65 orang anggota DPRD Riau yang terbagi menjadi 5 komisi A, B, C, D dan E melakukan Observasi (Studi Banding) keluar Provinsi Riau secara serentak. Sehingga gedung rakyat lengang tanpa harus ada bisa dikunjungi kecuali pegawai sekretariat dewan.

Anggota dewan ini berangkat observasi, Senin (23/2) siang dan balik berkemungkinan besok hari. Karena kepulangan anggota ini tidak serentak.

Sebab masing-masing komisi memiliki tujuan berbeda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) komisi tersebut.

"Dewan pergi observasi," kata salah seorang staf sekretariat dewan, Linda menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung DPRD Riau,  Selasa (24/2)

Dikatakan linda, setiap komisi melakukan observasi tidak satu tujuan. Seperti Komisi A berkunjung ke Banten, Komisi B ke Medan, Komisi C ke Batam, Komisi D ke Semarang dan Komisi E ke Provinsi Kaltim.

Sementara empat unsur pimpinan dewan, yakni ketua dan tiga orang wakil ketua DPRD menjadi koordinator masing-masing komisi. Artinya setiap komisi diketuai oleh unsur pimpinan dewan untuk melakukan observasi kedaerah tujuan.

Sementara sampai berita ini diturunkan, tidak ada satu orang anggota dewan melakukan aktifitas di gedung DPRD. Sehingga meski ada tamu ingin berkunjung menemui anggota wakil rakyat ini terpaksa mengurungkan niatnya untuk kembali pulang. Termasuk hari ini juga masih diragukan akan adanya anggota dewan melakukan aktifitas kerja.

"Tempat observasinya tidak satu tujuan tapi berbeda beda," ujar Linda. (ra)

Yohanis Maju Pilkada Calon Bupati Kabupaten Rohil 2015

BAGANSIAPIAPI -Sabdarepublik.com– Ketua DPC Hanura, Rohil  Yohanis akan maju sebagai bakal calon (balon) Bupati Rohil di pilkada 2015 ini.Hal tersebut disampaikan Yohanis, Selasa (25/2/15) pada  silaturahmi pengurus Partai Hanura DPD Provinsi Riau dengan pengurus DPC Partai Hanura Rohil di salah satu  Hotel di Bagansiapiapi.

Yohanis  juga menyampaikan terima kasih dan minta dukungan dari partai yang menjadi kendaraannya itu. "Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada DPD Provinsi Riau Partai Hanura atas dukungannya kepada saya sebagai calon Bupati Rokan Hilir Desember 2015," katanya.

Walaupun  dipastikan ikut meramaikan pesta demokrasi ini, namun posisi Wakil Bupati masih dalam tahap sembunyi belum dapat dipastikan pada saat ini. Sedangkan fokus program yang akan dikedepankan  antara lain di bidang perikanan dan pertanian. 

Sementara itu, Ketua DPD Provinsi Riau Partai Hanura, Sayed Junaidi Rizaldi menyatakan mendukung sepenuhnya terhadap Yohanis.

"Kami selaku DPD Partai Hanura Provinsi Riau sangat mendukung Yohanis sebagai calon Bupati Rokan Hilir. Karena saya pribadi menilai beliau ini sosok yang lugas dan amanah. Saya harap beliau mampu memimpin Rokan Hilir menjadi lebih baik lagi," tuturnya. (andi).

Suparman: BKD Harus Serahkan Bukti Pelantikkan Pejabat Eselon, Pelaksanaan APBD Jangan Ada Penghalang Lagi

Pekanbaru-Sabdarepublik.com-- DPRD Provinsi Riau mengapresiasi pelantikan seribuan pejabat eselon II, III dan IV dilingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang dilaksanakan dua kali periode. Hal ini dikarenakan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman sudah menerima Surat Penerima Tugas (SPT) dari Menteri Dalam Negeri minggu kemarin.

Meski sudah ada pelantikkan, Ketua DPRD Riau, Suparman tetap menagih Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau untuk menyerahkan dasar hukum pelantikkan pejabat ke komisi terkait di dewan. Tujuannya, supaya komisi tersebut dapat mengetahui mitra kerja kedepan.

Sebab selama ini, DPRD baru dapat informasi ada surat SPT dari Mendagri melalui mulut ke mulut termasuk media massa. Sementara sampai sekarang, dewan belum ada mendapat surat perintah itu secara langsung.

"Pertama kita menyambut baik terhadap pelantikkan seribuan pejabat eselon dilingkungan Pemprov Riau. Kedua, kita juga meminta kepada BKD untuk menyerahkan bukti autentik terhadap dasar hukum pengangkatan pejabat baru,sebab Pemprov pasti memiliki pertimbangan dalam pengangkatan pejabat itu," kata Suparman, Senin (23/2).

Setelah penunjukkan dan pelantikan pejabat eselon, Suparman menegaskan tidak ada lagi penghalang pelaksanaan program sesuai direncanakan dalam APBD. Maka mulai dari sekarang, pejabat itu mulai menggesa kegiatan supaya jangan menumpuk diakhir tahun.

Terkait pelantikkan ini, DPRD juga akan merasa nyaman bekerja. Sebab mitra kerja masing-masing komisi sudah lengkap dilantik. Sehingga bisa memulai kegiatan sesuai dengan program yang telah disahkan.

Diharapkan dalam pelaksanaan pekerjaan, lembaga eksekutif dan legislatif dapat bersinergi dalam melaksanakan kegiatan. Supaya, penyerapan APBD bisa mencapai 100 persen menjelang akhir tahun. Sebab, program tahun ini sangat banyak dilaksanakan dari tahun sebelum-sebelumnya.

"Setelah adanya pejabat eselon, kita akan merasa nyaman. Karena kita sudah bisa bekerja untuk melaksanakan program yang sudah direncanakan. Kalau dulu, kita sudah siap, pejabat eselonnya tidak ada, maka program itu tidak bisa terlaksana juga sampai sekarang," jelas Suparman. (ra)

Zukri Misran Vs Erizal Muluk Mulai Disidangkan Badan Kehormatan Terkait Kasus Pengusiran

Pekanbaru--Sabdarepublik.com- Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Riau Taufik Arrahman, mengatakan akan menggelar sidang mempertemukan dua anggota DPRD Riau yang sempat berkonflik dalam rapat kerja dengan pihak BUMD, PLN dan beberapa lembaga mitra kerja dewan beberapa minggu lalu.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan itu supaya bisa cepat diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak mengganggu kinerja kedua dewan yang tergabung dalam Komisi D yang membidangi pembangunan dan infrastruktur.

"Dalam waktu dekat ini kita akan menyidangkan Zukri Misran dan Erizal Muluk yang tergabung dalam satu komisi D di DPRD Riau. Diharapkan dalam persidangan nanti, keduanya dapat berdamai dan saling memaafkan guna kelancaran kinerja dewan kedepan," kata Taufik, Senin (23/2) kepada wartawan.

Taufik mengaku, Badan kehormatan sudah menyurati anggota Komisi D Zukri Misran sebagai pelapor untuk Ketua Komisi D, Erizal Muluk selaku terlapor. Isi surat Badan kehormatan yakni meminta Zukri Misran untuk melengkapi data-data laporan mengenai kasus pengusiran yang dilakukan ketua Komisi D Erizal Muluk terhadap dirinya.

Sebagai pelapor, Zukri harus menjelaskan kronologis kejadian pengusiran itu yang dilengkapi data-data konkrit lainnya. Untuk memenuhi syarat-syarat administrasi dalam persidangan kasus tersebut nantinya.

Setelah data lengkap, barulah Badan kehormatan menggelar persidangan dengan mempertemukan pelapor Zukri Misran dan terlapor Erizal Muluk. Taufik mengaku, permasalahan ini sudah masuk ranah Badan kehormatan, maka bagaimanapun ia harus segera menyelesaikan kasus ini dengan cara baik.

Salah satu upaya yang ditempuh menjelang pelaksanaan sidang yaitu, Badan kehormatan akan  mencoba memanggil pelapor ada apa permasalahan sesungguhnya. Setelah itu di cross cek dengan tertuduh atau terlapor. Sehingga diharapkan ada perdamaian kedua belah pihak supaya tidak dilakukan sidang di Badan kehormatan.

"Kalau proses persidangan tidak lama dan secepatnya di gelar. Namun persidangan itu tergantung data yang  dimasukan  zukri sesuai permintaan Badan kehormatan. Tapi jika dalam waktu dekat ini keduanya sudah berdamai, maka kasus ini tidak jadi sampai kesidang Badan kehormatan," jelas Taufik. (ra)

PDI Perjuangan se-Rohil Gelar Musancab

BAGANSIAPIAPI-Sabdarepublik.com-- 14 Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) se- Rokan Hilir menggelar musyawarah anak cabang (musancab) secara serentak di Bagansiapiapi. Musancab itu dibuka secara resmi Manahara Manurung dari pihak DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau.

Musyawarah anak cabang( Muscab) dilaksanakan, Ahad (22/2/15) di gedung serbaguna Bagansiapiapi, sejumlah pengurus ranting dan anak cabang partai itu memadati ruangan

Dalam sambutannya, Manahara Manurung menilai, musancab di Rokan Hilir cukup luar biasa, karena dihadiri sejumlah pengurus ranting dari berbagai penjuru, meski jauh, namun memililki semangat kebersamaan.

Musancab katanya merupakan salah satu agenda partai, untuk menjadikan partai tidak tergantung pada agenda politik penting seperti pilkada, pileg, pilpres saja, melainkan harus setiap saat melakukan konsolidasi.

Sementara itu, Bupati Rohil Suyatno diwakili Asisten I Muhammad Rusli Syarif dalam kesempatan tersebut menyatakan, pilkada serentak Rohil Desember 2015, sudah sewajarnya PDI Perjuangan mempersiapkan diri.

Musancab tersebut, dihadiri Ketua DPRD Nasrudin Hasan, Asisten I Muhammad Rusli Syarif, serta partai politik lainnya. (andi)

Erianto Bachtiar Siap Pimpin PDI Perjuangan Kampar Periode 2015-2020

Tapung-Sabdarepublik.com- Sekretaris pimpinan anak cabang PDI Perjuangan dari Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Ir Erianto Bachtiar siap memimpin partai berlambang kepala banteng moncong putih, PDI Perjuangan Kabupaten Kampar periode 2015 - 2020 .

"Saya siap memimpin, agar PDI Perjuangan Kampar ini lebih baik dan mampu mewarnai pembangunan dan perkembangan di Kabupaten Kampar,'' ujar Erianto  kepada Sabdarepublik.com via selular, Sabtu (21/2015) malam.

Ketika  ditanya berapa persen kah  yang  siap mendukung, Erianto tidak ingin menyebutkan , tapi dia siap membangun PDI Perjuangan Kabupaten Kampar yang lintas agama, suku dan ras.

"Saya juga masih aktif sebagai Sekretaris pimpinan anak cabang (PAC) di Kecamatan Tapung, Bendahara KNPI Kecamatan Tapung, pengurus koperasi sawit jaya, dan jika terpilih, saya siap mengakomodir semua pihak, tanpa memandang suku dan agama,'' tegasnya.

Menurutnya, Kabupaten Kampar akan terus berkembang pesat seiring semakin majunya perekonomian daerah. Karena itu, kader dan simpatisan PDI Perjuangan harus mampu menjadi agen perubahan dan pengawal pembangunan sehingga generasi muda siap bersaing menghadapi persaingan global.

Rencananya, Pemilihan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kampar akan dilaksanakan 26 Februari 2015. Sejauh ini telah mencuat tujuh nama calon yang akan bertarung memperebutkan kursi Ketua DPC PDI Perjuangan kabupaten Kampar periode 2015-2020

Ada tujuh nama yang akan maju pada pemilihan Ketua DPC Kabupaten Kampar nanti adalah Ir Erianto Bachtiar, Jasnita Tarmizi, Triska Felly, Abdul Kholil, Wilham, Deddy Suheri, Maju Marpaung. (ra)

Bupati Jefry Noer: Akhir 2016 Kampar Ingin Jadi Kabupaten Termaju di Riau

    BANGKINANGKOTA-Sabdarepublik.com- Tahun ini Kabupaten Kampar genap berusia 65 tahun. Hampir satu juta penduduk kabupaten tertua di Provinsi Riau ini menggantungkan harapan agar tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

      Harapan itu disampaikan Bupati Kampar H Jefry Nor pada pidatonya dalam sidang paripurna istimewa DPRD Kabupaten Kampar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kabupaten Kampar ke-65 Jum'at (6/2/15)pagi.

      Selaku Bupati Kampar, dirinya bertekad untuk membawa Kabupaten Kampar sebagai kabupaten termaju di Provinsi Riau. Namun harapan itu bukan tanpa syarat, sebab jika masyarakatnya masih dibelenggu oleh sifat malas maka harapan tersebut hanyalah sekedar harapan.

     "Pada tahun 2016 akhir kita berharap Kabupaten Kampar akan menjadi kabupaten termaju di Provinsi Riau. Masyarakatnya akan terbebas dari kemiskinan, pengangguran dan rumah kumuh kecuali tulang rusuknya panjang (pemalas red),"ujarnya.

      Dihadapan Plt Gubernur Riau H Arsyajulandi Rachman, Kapolda Riau, Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri, Wakil Ketua DPRD Kampar Sunardi, M Faisal dan Ramadhan, mantan Bupati/wakil Bupati Kampar, Sekda Kampar Zufan Hamid, Dandim 0313 KPR Letkol Asep Dedi Darmadi, Kapolres Kampar AKBP Ery Apriyono, tokoh masyarakat Kampar Herman Abdullah, puluhan ninik mamak, tokoh masyarakat, pejabat dari BUMN, BUMD, pengusaha, tokoh masyarakat lainnya yang hadir pada acara itu Jefry mengungkapkan bahwa saat ini Pemkab Kampar telah mencanangkan desa mandiri pangan dan energi.

       Pada ulang tahun ke-65 ini Kampar telah mendapatkan satu kado yaitu kejelasan mengenai ketersediaan pasokan gas. Selanjutnya hanya tinggal melakukan kerjasama 
untuk menghasilkan energi listrik yang diperkirakan berkapasitas 15 megawatt. 

      "Kado satu lagi sebenarnya masih ada yaitu lima desa, namun belum rezki mungkin," terang Jefry mengenai status lima desa di Kecamatan Tapung Hulu yang masih bersengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu. Kepada Plt Gubri Jefry Noer juga menyampaikan harapan agar terus memperhatikan Kabupaten Kampar.

     Diantaranya adalah melanjutkan pembangunan jalan jalur dua Bangkinang-Pekanbaru karena saat ini masih banyak jalan bolong-bolong sehingga rawan menimbulkan kecelakaan. Pembebasan lahan untuk kelanjutan pelebaran jalan itu telah diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

     "Walaupun saya kemarin pada putaran kedua (Pilgubri, red) tak mendukung Pak Gubernur,"terang Jefry sambil bercanda. Dikatakan Jefry, untuk tahun ini Pemerintah Kabupaten Kampar telah berhasil mendapatkan dana dari APBD Riau mencapai Rp 500 miliar.

     Menurut Jefry Noer jumlah ini adalah jumlah terbesar yang didapatkan Pemkab Kampar dari APBD Provinsi Riau selama ini. Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri menyampaikan dukungannya kepada Pemkab Kampar dalam pelaksanaan program pembangunan yang dikenal dengan program lima pilar pembangunan Kabupaten Kampar yang dikerucutkan menjadi tiga zero.

     Namun Fikri berharap program ini dirasakan secara luas oleh masyarakat Kabupaten Kampar. Plt Gubernur Riau Arsyajuliandi Rahman mengatakan bahwa, Kabupaten Kampar dari dulu dikenal sebagai barometer politik di Riau, disamping barometer pendidikan, agama dan budaya. Kampar juga dikenal memiliki sumber daya manusia (SDM) yang lebih unggul dari kabupaten kota lainnya.

     "Meski sudah dibagi tiga, Kampar harus mempertahankan itu," harapnya. Berkaitan dengan sumber daya manusia ini, Pemprov Riau juga punya komitmen bagaimana sumber daya manusia di Riau bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

      "Apalagi Kampar terkenal sumber daya manusianya dulu. Apakah kita mau menjadi penonton untuk kedepan," ulas Andi. Selaku Plt Gubri ia juga mengaku bangga dengan apa yang disampaikan Jefry Noer dalam pidato sebelumnya bahwa Kampar akan membangun sekolah unggul terpadu dan memberikan beasiswa. "Pemprov akan dorong terus perkembangannya,"tuturnya.(rtc)